Skip to content

Zaman Ksatrya

26/10/2010

oleh: Martin Suryajaya

Tak ada zaman yang lahir dari vakum pemikiran. Sejarah ialah arus gagasan yang menatahkan-dirinya dalam lempeng waktu. Ia tumbuh dari sengketa pikiran yang jadi material dalam praksis konfrontasi militan. Tak terkecuali di Jawa pada dekade kedua abad yang lalu.

Kita tahu apa yang terjadi pada permulaan abad ke-20 di Hindia: lahirnya organisasi modern seperti Boedi Oetomo, ISDV (Indische Sociaal-Democratische Vereeniging), Sarekat Islam dan terbitnya surat kabar organisasi yang menjadi ruang disputasi kaum intelektual kala itu. Di mana-mana pekik modernisasi berkumandang dan kritik atas budaya lama dilancarkan hampir tanpa putus. Frase-frase seperti opheffing (kemajuan), opvoeding (pendidikan) dan beweging (pergerakan) bergema dalam hidup sehari-hari. Tjokroaminoto, sang pemimpin SI, mengkritik adat berjongkok di hadapan pembesar dan Soewardi Soerjaningrat (yang nantinya dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara) mengecam keras perayaan kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis-Napoleon di Hindia dalam esai masyhurnya, Als ik eens Nederlander was (Seandainya Saya Seorang Belanda). Konfrontasi gagasan tak terelakkan: baik pihak komunis, Islamis maupun feodalis-Jawa semuanya terjun dalam pertempuran wacana. Yang khas pada era ini adalah kesadaran bahwa kritik—sebagai ekspresi gagasan mandiri—adalah manifestasi dari sikap seorang manusia Jawa yang sejati: sikap seorang ksatria.

Dalam kajiannya tentang radikalisme rakyat di Jawa antara 1912-1926, Takashi Shiraishi tak lupa mencatat peran sentral yang dipegang oleh term “ksatria” dalam artikulasi perjuangan kaum pergerakan bumiputra. Sebagai sebuah ekspresi kultural, tentu penggunaan term ini dapat dimengerti. Namun yang menarik adalah, seperti ditunjukkan oleh Shiraishi sendiri, term “ksatria” tak hanya memiliki satu arti.1

Di satu sisi, terdapat H.O.S. Tjokroaminoto, priyayi tinggi Jawa, pemimpin SI dan pahlawan Kebangkitan Nasional yang namanya mashyur hingga kini. Melalui pidatonya dalam sebuah vergadering (pertemuan) SI di Semarang pada tahun 1914, kita melihat dengan jelas apa yang dimaksud “ksatria” dalam benak Tjokro. Dalam pidato tersebut ia mengutip rumusan dari teks Islam—yang menyatakan bahwa orang mesti menurut pada perintah Rajanya—lantas berkata:

Siapakah sekarang jang memarentahkan pada kita Boemipoetra? Ja, itoelah keradjaan Ollanda, oleh karena itoe menoeroet sjarak agama Islam djuga, kita harus menoeroet parentahnja keradjaan Ollanda, kita misti menetepi dengen baik baik dan setia wet wet dan pengatoeran Ollanda jang diadaken boewat rajat keradjaan Ollanda.2

Menjelang akhir pidatonya, Tjokro mengibaratkan sikap ksatria itu dengan cerita wayang tentang Subali dan Sugriwa yang siap mengorbankan nyawanya untuk menjunjung tinggi perintah Rajanya. Konsepsi ksatria Tjokro, dengan demikian, adalah ia yang menjalankan perintah modernisasi yang dibawa oleh Politik Etis Belanda. Dengan kata lain, ksatria “di bawah perlindungan pemerintah”.3

Dalam hal ini, Tjokro tetaplah anak dari abad ke-19. Walaupun mengkritik adat Jawa yang hierarkis, ternyata ia tak beranjak jauh dari semangat feodal Jawa à la Boedi Oetomo. Ia sepakat dengan modernisasi namun seolah tetap menyimpan ketakutan pada modernisasi itu sendiri, yakni pada kemungkinan destruksi tatanan hal-ikhwal—sebuah kemungkinan yang inheren di dalam setiap modernisasi. Itulah sebabnya, Tjokro memilih untuk bersekutu dengan Dr. Rinkes, pejabat Penasehat Urusan Bumiputra, untuk secara bahu-membahu mengurus SI.4 Artinya, menjalankan peran ksatria bumiputra yang sesuai dengan arahan pemerintah kolonial. Melihat kecenderungan ini, dapat dimengerti pula jika ia menolak konsepsi “Hindia untuk Hindia” à la IP (Indische Partij) dan menampik pula usulan kemerdekaan Hindia dari Belanda yang dilontarkan oleh Insulinde pada awal pecahnya Perang Dunia pertama.5 Bagi seorang Tjokroaminoto, bukan “kemerdekaan” yang menjadi kata kunci melainkan rust en orde (ketertiban dan tatanan): suasana Hindia yang ayem tentrem di bawah lindungan “keradjaan Ollanda”.

Pada sisi seberangnya, berdirilah Marco. Pemuda yang terlahir dari kalangan priyayi rendahan dan sempat menjadi asisten RM Tirto Adhi Soerja (alias “Minke”-nya Bumi Manusia) di Medan Prijaji ini menampilkan visi keksatriaan yang sama sekali berbeda. Berkebalikan dengan Tjokro yang merupakan anak abad ke-19—dengan segala kekagumannya pada rust en orde, pada atmosfer ayem tentrem—, Marco justru menjadi anak sulung dari sebuah zaman yang sedang datang: zaman pergerakan radikal.

Marco adalah “Prometheus” dari zaman baru ini—ia yang membawa nyala dan membakar segala kegelapan takhayul tentang rust en orde. Inilah zaman yang disebut-sebut Miscbach sebagai “djaman balik boeono” (zaman terjungkir-baliknya dunia). Kita dapat menyaksikan inspirasi dan arah zaman ini dalam baris-baris pidatonya di Delanggu:

Tjeritanja ja-itoe di negri Oostenrijk (Austria), dhoeloe djoega di kepalai oleh saorang Radja tetapi sekarang soedah boeono baliknja-itoe di kepalai R e p u b l i e k, mendjadi waktoe itoe banjak sekali ambtenaar-ambtenaar jang di-boenoeh oleh republiek asal bekas ambtenaar kelihatan djalan, teroes potong sadja lehernja, begitoelah seteroesnja. Maka soedara, ajo! ingetlah, bila tanah ini boekan poenjanja siapa-siapa, terang bila poenja kita sendiri. Tida boleh tida, ini tanah temtoe kombali pada kita lagi.6

Pada zaman ini, Dr. Tjipto melancarkan kampanye anti-raja melawan adat feodal keraton, Haji Misbach tampil mempropagandakan Islam-komunis seraya melancarkan seruan jihad melawan kapitalisme, dan Semaoen—murid cemerlang Sneevliet—mulai mengorganisir pemogokan buruh dengan SI Semarangnya sebagai pusat gerakan. Pada zaman inilah pergerakan kemerdekaan terjadi untuk pertama kalinya di Hindia: bukan ketertiban, bukan ketentraman, melainkan kemerdekaan.

Jika semua pergerakan konkrit itu terjadi pada tahun 20-an, maka semua itu telah dimulai oleh Marco satu dekade sebelumnya. Salah satu bentuk ekspresi keksatriaannya tergambar pada tahun 1914, yaitu ketika ia menulis dalam surat kabar yang baru saja ia dirikan, Doenia Bergerak, melawan Dr. Rinkes.7 Yang nampak dari surat terbuka itu tak lain adalah keberanian Marco untuk berkonfrontasi sekeras-kerasnya dengan Penasehat Urusan Bumiputra, orang berkuasa nomor dua di tanah jajahan setelah Gubernur Jendral. Ini adalah sebuah keberanian yang tanpa reservasi, tanpa penghalusan sedikitpun. Itulah cara Marco memaknai sikap seorang ksatria. “Saya berani bilang, selama kalian, rakyat Hindia, tidak punya keberanian, kalian akan terus diinjak-injak dan hanya menjadi seperempat manusia,” begitu katanya di sebuah vergadering bersama tokoh-tokoh ISDV dan Insulinde.8

Konsepsi “satrija sedjati” Marco dipertentangkannya dengan “satrija tjari enak alias satrija palsoe”.9 Dalam syairnya, “Sama Rasa Sama Rata”, yang ia tulis dari penjara Weltevreden di tahun 1917, Marco menulis demikian: “Djaman doeloe Satrijo sedjati / ta’ takoet masuk didalam api / terdjoem dilaoet poen didjalani / boeat mengedjar maksoednja hati.”10 Ksatria sejati, dalam gambaran Marco, adalah ia yang tak takut menyuarakan isi hati selantang-lantangnya tanpa perlu eufemisme, menyerang segala yang dianggap salah dan berani mengutarakannya dengan bahasa yang paling vulgar sekalipun—seperti Marco lakukan contra Dr. Rinkes. Jika kita hendak menganalogikannya dengan kisah pewayangan, kita dapat melihat profil ksatria Marco ini dalam figur Bima: ia yang berbicara ngoko bahkan kepada para Dewa dan hanya mengakui tuturan Dewa Ruci yang ia temukan setelah “terdjoem dilaoet”—figur yang tak lain merupakan personifikasi visi dan misi hidupnya sendiri.11 Melihat pemaknaan “satrija sedjati” ini, maka dapat kita rekonstruksikan apa yang Marco sebut sebagai “satrija tjari enak alias satrija palsoe”: ia yang takut melawan karena begitu khawatir akan kepentingannya sendiri dan oleh karenanya hanya berani berbisik, bicara halus dan pelan sampai tak terdengar agar tetap aman berlindung di bawah ketiak pemerintah; bergantung pada segala yang eksternal (entah boeto pengoeng ataupun Batara Guru) ketimbang percaya pada yang internal (Dewa Ruci).

Oleh karena nada bicaranya yang keras dan tanpa tedeng aling-aling, maka penjara menjadi sesuatu yang akrab dalam hidup ksatria Marco. Walaupun keluar-masuk penjara akibat serentetan dakwaan persdelict (delik pers), kadar keksatriaannya tak memudar tetapi justru kian menemukan arah. Konsisten dengan visinya tentang ksatria sejati, Marco pun memutuskan keluar dari kepengurusan CSI (Centraal Sarekat Islam) dan masuk ke dalam PKI/SI Merah di tahun 1924. Pada masa itu, PKI/SI Merah telah tampil ke muka sejarah sebagai barisan terdepan dalam horizon pergerakan Indonesia dengan tujuan yang cukup radikal di zaman itu, yakni merdeka12, dan metode konfrontasi yang paling eksplisit, tidak hanya pemogokan dan pengambil-alihan pabrik melainkan juga mempersiapkan sebuah revolusi terhadap penjajahan Belanda. Inilah gelombang yang telah lama diidam-idamkan ksatria Marco.

Tak pelak lagi, idealisasi keksatriaan Marco menemukan materialisasinya dalam perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh PKI. Ia bekerja bahu-membahu dengan saudara-saudaranya yang segelombang (seperti Alimin dan Aliarcham) hingga akhirnya pemerintah Belanda, bekerja sama dengan sindikat gula, tuan tanah perkebunan dan keraton Surakarta (dengan Legiun Mangkunegaran-nya) memangkas seluruh ranting organisasi PKI di Jawa Tengah, membungkam perlawanan bersenjata yang telah menyebar dari Jawa Barat dan Sumatra di tahun 1926, lantas menangkap 13.000 massa PKI dan membuang 1.300 kader tingginya ke Boven Digul, termasuk Marco.

Pembuangan tetap tak mematahkan semangat keksatriaan Marco. Jika kita membaca memoar yang ditulisnya di Digul, kita akan diantar masuk ke dalam sudut pandang seorang “satrija sedjati”—ksatria yang menolak untuk “tjari enak” alias berkompromi dengan kekuasaan. Dari sudut pandang ini kita menyaksikan bagaimana Marco memandang beberapa kawan seperjuangannya yang kini menyanjung-nyanjung kerajaan Belanda di hadapan pembesar pemerintah pada perayaan hari kelahiran raja Belanda. Pada catatan hari itu ditulisnya: “Kami berpikir dalam hati: Inilah orang-orang yang dinamakan leider-leider (pemimpin-pemimpin) besar rakyat Indonesia itu yang dulu saban hari memekik sampai koyak mulutnya: ‘Hidup kaum revolusioner dan nasionalis!’”.13 Membaca lembar demi lembar memoarnya ini, kita menyaksikan bagaimana Marco menyadari bahwa apa yang lebih berbahaya ketimbang boeto pengoeng penjajahan Belanda ialah “satrija palsoe” yang tak lain adalah bangsanya sendiri, kaum bumiputra Indonesia:

[K]ami cuma berharap dari ‘kuburan’ kami […] supaya menjadi cermin perbandingan bagi tuan-tuan Indonesiërs yang palsu dan yang bersenang-senang hidup dengan gaji besar, yang bersemangat ‘burgerlijk tevreden’ (rasa puas borjuis). Ingatlah, ada orang-orang sebangsa dan sedarah dengan tuan-tuan yang menunggu hari penghabisan di Digul.

Hapuskan nama kami kaum pergerakan dari dunia, tuan-tuan. Digul tidak ada, Dahlan, Najoan tidak ada, Marco tidak ada, Tanah Merah tidak ada, Gudang Arang tidak ada, Tanah Tinggi tidak ada. Hapuskan, hapuskan!

Tidak ada pergerakan Merah! Tidak ada air mata bercucuran, tidak ada darah tertumpah, tidak ada orang lari dari Digul!

Cuma ada suara dari balik dunia! Indonesiërs, is U allen dit offer wel waard? (Hai orang Indonesia, apakah pengorbanan kalian ini memang perlu?) Hai bangsa Indonesia, apakah insyaf kamu akan pengorbanan ini? Vergeefs? Percuma?… Percuma….!14

Setahun kemudian, Marco menghembuskan nafas penghabisannya setelah kekecewaan dan TBC bergantian menggerorotinya. Ksatria Marco meninggal di tanah pengasingan Digul pada usianya yang ke-42.

Seperti ia tuliskan dalam memoarnya, Marco memang lantas dilupakan oleh bangsanya sendiri. Orang-orang tak lagi menyebut namanya ketika berbicara mengenai zaman “Kebangkitan Nasional”. Tak ada catatan yang memberikan kesaksian mendetail tentang kehidupannya selain tulisan-tulisannya sendiri dan laporan polisi serta residen Belanda. Baru ketika tahun 60-an, Pramoedya Ananta Toer mengangkat namanya kembali dalam tulisan di harian Bintang Timur, nama Marco kembali teringat.15 Lantas ia dengan cepat kembali terkubur oleh nama-nama lain yang lebih bersinar di panggung sejarah Indonesia.

Namun barangkali kealpaan kita ini bukanlah sesuatu yang sangat mengherankan. Pada zaman seperti sekarang ini, di mana segala sesuatunya diandaikan bisa diatur lewat ramah-tamah dan negosiasi, sikap seorang Marco memang dengan mudah kita lupakan. Untuk apa berpolemik dan berkonfrontasi jika segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan lobi? Kita seolah sedang diajak percaya bahwa “zaman ksatria” telah lewat, era militansi dan pertarungan pikiran telah usang. Kita seperti tengah dipaksa takut pada pertempuran gagasan karena setiap disputasi mengandaikan posisi yang mau tak mau bersifat aksiomatik (baca: diandaikan benar) dan ini dipandang beresiko terjatuh dalam absolutisme dan, akhirnya, totalitarianisme. Kita terus-menerus dicekoki oleh ideal-ideal pluralisme dan multikulturalisme, oleh moderasi dan mediasi, serta ditakut-takuti oleh “bahaya laten absolutisme” untuk kemudian memaklumi bersama bahwa—memparafrasekan Tjokro: “kita misti menetepi dengen baik baik dan setia wet wet kepada tatanan masjarakat ploeral jang diadaken boewat rajat banjak.” Terlena dalam buaian retorika pluralis-demokratis ini kita lantas mengiya-iya saja pada terbatasnya diri kita, pada kepercayaan bahwa konfrontasi adalah suatu arogansi yang menutupi kekurangan diri kita sendiri. Akhirnya, tak ada lagi yang tersisa selain demokrasi liberal di mana setiap argumen bersifat relatif dan tak pasti, di mana setiap pergerakan dianggap selalu merefleksikan kepentingan ekonomi semata, di mana idealisme yang berapi-api buru-buru disiram dengan guyuran prasangka. Dalam konstelasi macam ini, wajar apabila kita melupakan Marco.

Namun sungguhkah zaman ksatria telah lewat? Atau jangan-jangan kita sendiri yang kerap tak mau mengakui bahwa hidup itu sendiri adalah perjalanan keksatriaan, terlepas dari betapa gamblangnya fakta kompromi dan birokratisasi—atau seperti dikatakan Marco: “Dimana ada hidoep, disitoelah ada pergerakan”.16 Jangan-jangan sikap ksatria bukanlah suatu ideal melainkan justru prasyarat atau aksioma dasar dari seluruh gerak hidup. Sebab jika kita memandang keksatriaan hanya sebagai ideal, maka fakta “satrija palsoe” menjadi sesuatu yang mesti dimaklumi adanya. Oleh karena itu, kita mesti menjadikan keksatriaan sebagai presuposisi dari laku hidup—sebuah pengandaian dasar yang darinya “satrija palsoe” dan mentalitas Inlander hanyalah ekses yang tak niscaya, dan bukan sebaliknya.17 Dengan kata lain, kita dihadapkan pada sebuah pilihan disjungtif: atau keksatriaan ada dan konsekuensinya kita mengaktifkannya sebagai laku hidup melawan sikap medioker borjuis, atau keksatriaan tidak ada dan konsekuensinya kita mesti memaklumi sikap kompromis dan konformis yang tidak menyinggung semua pihak sementara keksatriaan itu sendiri menjadi ideal yang boleh dicapai boleh juga tidak. Jadi: keksatriaan itu ada atau tidak ada sama sekali—dan tak ada gradasi di antara keduanya karena memang tak pernah ada yang namanya “ksatria separuh”.

Inilah persimpangan jalan yang mesti dihadapi oleh semua intelektual pada titik tertentu dari perjalanan kecendikiawanannya. Di simpang jalan ini kita tidak bisa tidak mesti memilih: jalan intelektual-ksatria di sebelah kiri atau jalan intelektual-birokrat di sebelah kanan. Pada persimpangan inilah makna intelektualitas seseorang ditentukan. Pada persimpangan inilah juga seseorang seperti Marco akan memilih tanpa ragu: “Belok kiri jalan terus!”

1 Shiraishi menunjukkan adanya konsep keksatriaan yang berbeda seperti dipegang oleh Tjokroaminoto, di satu sisi, dan Marco Kartodikromo, di sisi lain. Lih. Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926 diterjemahkan oleh Hilmar Farid (Jakarta: Grafiti), 1997, hlm. 107, 114.

2 Seperti dikutip dalam ibid., hlm. 82.

3 Ibid., hlm. 83.

4 Shiraishi mencatat bahwa kerjasama tersebut dimulai dengan sebuah surat yang dilayangkan Rinkes pada Tjokro pada akhir Oktober 1913. “Dalam surat itu, Rinkes menawarkan bantuannya untuk mengubah SI afdeling menjadi SI lokal, sambil mengingatkan betapa IP [Indische Partij] telah menemui ajalnya begitu organisasi itu jatuh ke tangan ‘elemen-elemen buruk’. Inilah yang ditunggu-tunggu Tjokroaminoto, yang tahu persis bahwa sekali saja Rinkes terlibat dengannya maka ia pasti akan membantu mengurus seluruh gerakan SI. Tjokroaminoto menerima tawaran Rinkes.” Ibid., hlm. 97.

5 Lih. Ibid., hlm. 102.

6 Ibid., hlm. 263-264.

7 Marco bahkan berani mengganti gelar Dr. milik Rinkes dengan “dukun”. Lih. Ibid., hlm. 111-113.

8 Ibid., hlm. 115-116.

9 Ibid., hlm. 117.

10 Seperti dikutip dalam ibid., hlm. 121.

11 Shiraishi juga menunjukkan kesejajaran visi ksatria Marco dan Bima untuk alasan yang berbeda. Lih. Ibid., hlm. 121.

12 Lih. Artikel tahun 1925 dalam Medan Moeslimin—surat kabar SI Merah (garis Misbach)—sebagaimana ditkutip dalam ibid., hlm. 448-449.

13 Mas Marco Kartodikromo, Pergaulan Orang Buangan di Boven Digul disunting oleh Koesalah Soebagyo Toer, (Jakarta: KPG), 2002, hlm. 125-126.

14 Ibid., hlm. 136-137.

15 Ibid., hlm. xxiii.

16 Takashi Shiraishi, Op.Cit., hlm. 421.

17 Logika ini juga dipakai oleh Alain Badiou ketika ia menerangkan bahwa kesetaraan (equality) dan keadilan adalah presuposisi, aksioma, dan bukan sebuah ideal yang terhadapnya kita dihimbau untuk menuju seraya memaklumi ketidaksetaraan dan keterbatasan manusia sebagai kondisi faktis. Lih. Alain Badiou, Metapolitics diterjemahkan oleh Jason Barker (London: Verso), 2006, hlm. 99-100.

No comments yet

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: